Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.
Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:

  1. indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional;
  2. arahan perizinan;
  3. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
  4. arahan sanksi.

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan zonasi.
Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang terdiri atas:

  1. sistem perkotaan nasional;
  2. sistem jaringan transportasi nasional;
  3. sistem jaringan energi nasional;
  4. sistem jaringan telekomunikasi nasional;
  5. sistem jaringan sumber daya air;
  6. kawasan lindung nasional; dan
  7. kawasan budi daya.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana nasional untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional;
  2. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional; dan
  3. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan Nasional

Peraturan zonasi untuk PKN disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
  2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal.

Peraturan zonasi untuk PKW disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
  2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan.

Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Peraturan zonasi untuk PKSN disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan yang berdaya saing, pertahanan, pusat promosi investasi dan pemasaran, serta pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan
  2. pemanfaatan untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
  2. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan
  3. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
  2. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
  3. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
  4. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
  5. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan disusun dengan memperhatikan:

  1. keselamatan dan keamanan pelayaran;
  2. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
  3. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
  4. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan zonasi untuk pelabuhan umum disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
  2. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
  3. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan zonasi untuk alur pelayaran disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Peraturan zonasi untuk bandar udara umum disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
  2. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.

Peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi Nasional

Peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya.

Peraturan zonasi untuk pembangkitan tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkitan listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.

Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
  2. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas negara dan lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di negara/provinsi yang berbatasan.

Peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
  2. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum;
  3. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam; dan
  4. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Nasional

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengurangi fungsi lindung;
  2. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung;
  3. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
  4. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
  5. pemanfaatan hutan lindung dan penggunaan kawasan hutan lindung untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui izin pinjam pakai kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Peraturan zonasi untuk kawasan gambut disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan,dan/atau jasa lingkungan tanpa merubah bentang alam;
  2. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik;
  3. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan gambut melalui badan air; dan
  4. penanggulangan terhadap kerusakan ekosistem gambut.

Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
  2. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
  3. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
  3. pemanfaatan untuk pelabuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
  4. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pelabuhan, bandar udara, dan pembangkitan tenaga listrik.
  5. ketentuan pelarangan bangunan selain yang dimaksud pada huruf d; dan
  6. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  2. pemanfaatan untuk pelabuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
  3. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau pelabuhan;
  4. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi dan/atau pelabuhan; dan
  5. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
  2. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
  3. kegiatan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b.

Peraturan zonasi untuk cagar alam, cagar alam laut, suaka margasatwa, dan suaka margasatwa laut disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;
  2. pemanfaatan ruang untuk penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, energi panas, energi angin, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah;
  3. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b;
  4. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.

Peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;
  2. pemanfaatan ruang untuk penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, energi panas, dan energi angin;
  3. pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan sumber plasma nutfah sebagai penunjang budi daya dan pemanfaatan tumbuhan, satwa liar, serta koleksi keanekaragaman hayati;
  4. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
  5. ketentuan pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; dan
  6. ketentuan pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.

Peraturan zonasi untuk taman hutan raya disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;
  2. pemanfaatan ruang untuk penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfataan air, energi air, energi panas, dan energi angin;
  3. pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan sumber plasma nutfah sebagai penunjang budi daya dan pemanfaatan tumbuhan, satwa liar, serta koleksi keanekaragaman hayati;
  4. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
  5. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  6. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan     huruf d.

Peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;
  2. pemanfaatan ruang untuk penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfataan air, energi air, energi panas, dan energi angin;
  3. pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan sumber plasma nutfah sebagai penunjang budi daya dan pemanfaatan tumbuhan, satwa liar, serta koleksi keanekaragaman hayati;
  4. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
  5. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  6. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan    huruf d.

Peraturan zonasi untuk taman buru disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan perburuan secara terkendali;
  2. penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan;
  3. ketentuan pelarangan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai buruan; dan
  4. penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya.

Peraturan zonasi  untuk kawasan konservasi di pesisir dan pulau-pulau kecil disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut, perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya/adat tradisional, penelitian serta pengembangan, dan/atau pendidikan;
  2. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata dan rekreasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada zona yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Peraturan zonasi untuk kawasan konservasi maritim disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk perlindungan dan pelestarian adat dan budaya maritim, pendidikan, penelitian, pariwisata, dan rekreasi;
  2. pendirian bangunan yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi maritim pada zona yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Peraturan zonasi untuk kawasan konservasi perairan disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk penangkapan ikan, budidaya ikan, pariwisata alam perairan, dan penelitian dan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pendirian bangunan di perairan kawasan konservasi perairan untuk mendukung penangkapan ikan, budidaya ikan, pariwisata alam perairan, dan penelitian dan pendidikan pada zona yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Peraturan zonasi untuk cagar biosfer disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
  2. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam; dan
  3. pengendalian kegiatan budi daya yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.

Peraturan zonasi untuk ramsar disusun dengan memperhatikan peraturan zonasi untuk kawasan lindung.

Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan untuk pariwisata, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan; dan
  2. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
  2. pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan; dan
  3. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.

Peraturan zonasi untuk kawasan pengungsian satwa disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
  2. pelestarian flora dan fauna endemik kawasan; dan
  3. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.

Peraturan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;
  2. ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu mangrove; dan
  3. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem mangrove.

Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
  2. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan; dan
  3. kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi.

Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam disusun dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi pelindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata.

Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi disusun dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi pelindungan kawasan yang memiki ciri langka berupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata.

Peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
  2. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
  3. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
  2. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budi Daya

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi disusun dengan memperhatikan:

  1. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
  2. pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk pembangunan infrastruktur dan bangunan lain yang mendukung pengelolaan hutan, sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
  3. penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui izin pinjam pakai kawasan hutan.

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat disusun dengan memperhatikan:

  1. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
  2. pemanfaatan ruang budi daya hutan rakyat untuk permukiman dan/atau usaha budi daya lainnya dalam satu kesatuan pengelolaan yang terpadu; dan
  3. pemanfaatan ruang lainnya dalam kawasan hutan rakyat mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
  2. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi kawasan dan/atau fungsi lain kecuali untuk kepentingan umum; dan
  3. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan kecuali untuk kepentingan umum dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
  2. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau; dan
  3. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan:

  1. pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
  2. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
  3. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.
  4. pengaturan kawasan tambang dengan memanfaatkan kawasan karst sesuai daya dukung ekosistem karst.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan panas bumi disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan untuk pengusahaan panas bumi dilakukan berdasarkan prinsip konservasi dan keberlanjutan; dan
  2. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya selain pengusahaan panas bumi yang meliputi kegiatan survey pendahuluan, eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan
  2. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  2. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
  3. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
  4. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan:

  1. penetapan amplop bangunan;
  2. penetapan tema arsitektur bangunan;
  3. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
  4. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Arahan Perizinan

  1. Arahan perizinan sebagaimana merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
  2. Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
  3. Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Dihapus.

Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini.

Dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang.

Arahan Insentif dan Disinsentif
Arahan pemberian insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional dilakukan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat.
Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Insentif kepada pemerintah daerah diberikan, antara lain, dalam bentuk:

  1. pemberian kompensasi;
  2. urun saham;
  3. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; atau
  4. penghargaan.

Insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain, dalam bentuk:

  1. keringanan pajak;
  2. pemberian kompensasi;
  3. imbalan;
  4. sewa ruang;
  5. urun saham;
  6. penyediaan infrastruktur;
  7. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
  8. penghargaan.

Disinsentif kepada pemerintah daerah diberikan, antara lain, dalam bentuk:

  1. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  2. pengenaan kompensasi; dan/atau
  3. penalti.

Disinsentif dari Pemerintah kepada masyarakat dikenakan, antara lain, dalam bentuk:

  1. pengenaan pajak yang tinggi;
  2. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  3. pengenaan kompensasi; dan/atau
  4. penalti.

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan oleh Menteri.

Arahan Sanksi
Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

  1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional;
  2. pelanggaran ketentuan arahan peratuan zonasi sistem nasional;
  3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWN;
  4. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWN;
  5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWN;
  6. pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
  7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Terhadap pelanggaran sanksi administratif berupa:

  1. peringatan tertulis;
  2. penghentian sementara kegiatan;
  3. penghentian sementara pelayanan umum;
  4. penutupan lokasi;
  5. pencabutan izin;
  6. pembatalan izin;
  7. pembongkaran bangunan;
  8. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  9. denda administratif.

Terhadap pelanggaran dikenakan sanksi administratif berupa:

  1. peringatan tertulis;
  2. penghentian sementara kegiatan;
  3. penghentian sementara pelayanan umum;
  4. penutupan lokasi;
  5. pembongkaran bangunan;
  6. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  7. denda administratif.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri